Tag: #menpan rb

Buka Komunikasi dengan Pemerintah terkait Nasib Nakes, FKHN Kab Tasik Sampaikan Tuntutan ini

administrator

Jakarta, Wartatasik.com – Forum Komunikasi Honorer Nakes dan non nakes (FKHN) kab Tasikmalaya di dampingi oleh komisi IV DPRD serta Dinas Kesehatan membuka komunikasi dengan pemerintah terkait nasib nakes kedepanya usai melakukan audiensi dengan Direktorat Jendral Kesehatan Indonesia. Hal itu disampaikan perwakilan FKHN Kab Tasikmalaya, Rudi Hartono. Menurut dia, pemerintah melalui Menpan-RB di 2023 memastikan sudah tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah, karena hanya akan ada ASN maupun tenaga P3K. Rudi berharap kedepannya, pemerintah mengutamakan pengangkatan honorer yang sudah lama mengabdi melalui tahapan seleksi. “Permintaan kami, FKHN Kab…

Membanggakan..!! Pemkot Tasik Raih Predikat Cukup SPBE Tahun 2018

editor

Jakarta, Wartatasik.com – Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf hadiri acara penyerahan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PAN dan RB) di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (28/03/2019). Berdasarkan hasil evaluasi, Kota Tasikmalaya mendapat predikat “Cukup” dengan nilai indeks SPBE, Domain, dan Aspek 2,16. Menteri PAN RB Syafruddin menyampaikan, SPBE ini untuk menyinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada. K/L/Pemda supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektivitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik. Dikatakan Syafruddin, tata kelola pemerintah yang…

Pemkab. Tasik Terima Penghargaan Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

editor

Kabupaten, Wartatasik.com – Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Drs. Syafrudin, M.Si., S.IP menyerahkan penghargaan atas Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dengan Predikat nilai B yang diterima langsung Bupati Ade Sugianto mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya di The Trans Luxury Hotel Bandung, Senin (28/01/2019). Penghargaan tersebut didasarkan atas hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia ke wilayah I yang meliputi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten dan Jawa Barat. Redi