Kota, Wartatasik.com – Paparan Pj tadi sangat logis dan rasional untuk program kemiskinan sehebat/sebesar apapun anggaran yang digelontorkan untuk mengentaskan kemiskinan ketika tidak didasari dengan data valid dan akurat itu absurd.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam ketika di temui awak media seusai kegiatan Musrenbang lintas sektoral Dinas Sosial, Selasa (07/02/2023).
“Mereka sudah memiliki data sosial by name by addres semoga dengan data itu menjadi tolak ukur kita di dalam bahasan nanti APBD,” ucap Dede.
Disebutkan, salah-satu keberpihakan pemerintah dengan DPRD anggaran ke program kemiskinan tanpa adanya intervensi dari pemerintah itu omong kosong, “Makanya bagaimana postur APBD tahun 2024 nanti,” ucapnya.
Keberpihakan kepada kemiskinan, kata Dede sehingga persetasenya berapa persen, jangan sampai tidak beruntung, “Jangan sampai ke pembangunan fisik terlalu, bukan tidak penting tapi presentasinya jangan jor-joran disana,” ungkapnya.
Baca juga: Dalam Musrenbang Dinsos, Pj Wali Kota Tasik: Tangani Kemiskinan Pemkot Optimalkan Program
“Yang perlu kita pikirkan juga pembangunan sumber daya manusia yang merupakan investasi jangka panjang,” ujarnya.
Lalu persoalan stunting lanjut Dede, itupun merupakan investasi anak anak kita untuk masa depan kalau tidak cepat diselesaikan gimana?
Dede mengatakan bahwa faktor faktor kemiskinan itu variabelnya banyak menurutnya salah-satunya adalah sanitasi lingkungan.
“Alhamdulilah saya mengadvokasi anggaran kepada pemerintah pusat lewat PUTR di tahun 2022 480 unit rumh rutilahu dengan satu unitnya 20 juta sudah muncul 350 unit dan validasi datanya sudah jelas,” pungkasnya. Sus
