Kota, Wartatasik.com – Memasuki awal Januari, Kota Tasikmalaya kembali menghadapi persoalan banjir dan genangan air di sejumlah ruas jalan utama. Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang turun dalam waktu relatif singkat pada awal pekan ini terbukti cukup untuk melumpuhkan aktivitas masyarakat dan mengganggu kelancaran lalu lintas di pusat kota.
Genangan air terjadi di beberapa titik strategis, di antaranya Jalan Paseh, Jl KHZ. Musthafa, jalan kampus UNSI 1, serta Jalan Mohammad Hatta di sekitar Rumah Sakit Jantung Kota Tasikmalaya. Hingga sekitar pukul 19.00 WIB, Jumat, 2 Januari 2026 kemarin, air masih menggenang dengan ketinggian yang cukup mengkhawatirkan.
Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan panjang dan bahkan mengakibatkan sejumlah kendaraan roda dua mogok saat melintas. Fenomena serupa juga terjadi di kawasan Sindanggalih, di mana genangan muncul hanya dalam waktu kurang dari setengah jam setelah hujan turun.
Peristiwa ini kembali menimbulkan pertanyaan publik mengapa hujan yang berlangsung singkat mampu menyebabkan genangan air yang begitu parah? Jawaban atas persoalan tersebut mengarah pada lemahnya tata kelola ruang dan sistem drainase kota.
Ketua Bidang Advokasi PC PMII Kota Tasikmalaya, Abdul Aziz mengatakan meski sebelumnya pemerintah telah melakukan rekonstruksi drainase secara masif, kenyataannya langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan dan belum mampu menyelesaikan masalah banjir secara menyeluruh.
“Kondisi ini menegaskan bahwa banjir yang terjadi bukan semata-mata bencana alam, melainkan lebih tepat disebut sebagai bencana akibat buruknya tata kelola perkotaan,” ungkapnya, Sabtu (3/1/2026).
Dalam beberapa tahun terakhir, katanya lagi, laju pembangunan di Kota Tasikmalaya terus meningkat. Namun, perkembangan tersebut dinilai tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Sejumlah pembangunan disinyalir mengesampingkan aspek perizinan dan keberlanjutan lingkungan.
“Kawasan resapan air yang seharusnya dilindungi justru semakin menyempit, tergantikan oleh bangunan beton dan infrastruktur keras. Akibatnya, daya dukung lingkungan menurun, sementara beban kawasan perkotaan terus meningkat setiap tahunnya,” imbuhnya.
Pemerintah Kota Tasikmalaya, lanjut ia, khususnya Wali Kota sebagai pemegang otoritas kebijakan, didorong untuk bersikap lebih tegas dan konsisten. Penertiban kawasan bebas bangunan, terutama di wilayah sepadan sungai, penegakan aturan tata ruang, serta evaluasi menyeluruh terhadap perizinan pembangunan harus dilakukan secara nyata, bukan sebatas wacana.
“Tanpa keberanian politik dan pengawasan yang berkelanjutan, persoalan banjir dipastikan akan terus berulang setiap musim hujan tiba,” katanya.
Tegasnya, para pemerhati tata kota menilai, kota yang nyaman bukanlah kota yang dipenuhi bangunan semata, melainkan kota yang dikelola dengan perencanaan matang, memperhatikan keseimbangan ekologis, serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan warganya.
“Jangan sampai visi menjadikan Tasikmalaya sebagai kota industri dan jasa justru berujung pada masifikasi beton tanpa kendali, sementara persoalan mendasar seperti banjir terus menghantui kehidupan masyarakat,” terangnya.
Sambung Aziz, banjir yang terjadi di awal tahun ini menjadi peringatan keras bahwa pembenahan tata ruang bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. “Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat agar Kota Tasikmalaya benar-benar bergerak menuju kota yang tertata, aman, berkelanjutan, dan layak huni,” tutupnya. MF.
