Dampak OTT di Malang, LSM GMBI se-Priatim Soroti Kasus Pemanggilan Wali Kota Tasik oleh KPK

505 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Massa aksi dari LSM GMBI se-Priatim di halaman gedung DPRD Kota Tasikmalaya | Awen

Kota, Wartatasik.com – Menyikapi tertangkapnya 41 anggota dewan dalam Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK menjadi tamparan keras wakil rakyat dan jadi viral sehingga membawa dampak bagi daerah lainnya. Terlebih para anggota dewan tersebut tidak menampakan penyesalan apalagi takut di cap sebagai “Koruptor” dari mimik muka yang sumringah, senyum lebar ditebar didepan kamera awak media.

Sebagai bentuk keprihatinan atas kasus itu, sekitar 400 anggota LSM GMBI se-Priangan Timur langsung ambil sikap dengan lakukan aksi ke kantor DPRD Kota Tasikmalaya dan balai kota Tasikmalaya.

Aksi tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya LSM GMBI pun menyoroti kasus dugaan keterkaitan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang sudah tiga dipanggil KPK sebagai saksi berikut beberapa ASN dan Pejabat di kota santri ini.

Kepada wartawan Koordinator Lapangan Dede Sukmajaya mengatakan tidak ingin kota yang berlabel seribu pesantren juga ini menjadi Kota koruptor, “Saya berharap ada action dari Legislatif atas kasus ini,” ujar Dede yang juga Ketua LSM GMBI Distrik Kota Tasikmalaya, Kamis (13/08/2018).

Klik berita terkait >>> Terkait RAPBN-P 2018, KPK Akhirnya Panggil Wali Kota Tasikmalaya

Koordinator Lapangan Dede Sukmajaya | awen

Sementara itu, Wawan Ketua GMBI Distrik Kab.Tasikmalaya ibaratkan kasus pemanggilan Wali Kota Tasikmalaya laksana ‘cai uyah mah moal tuus ka luhur’, “Sebelumnya hal ini sudah terjadi di Kab.Tasik sebagai ibu kandung kota ini, jadi kalau anaknya nakal ga jauh dari perilaku didikan orang tuanya,” sindirnya.

Klik juga >>> LSM Sipatutat Apresiasi Sikap Kesatria Wali Kota Datang ke KPK

>>> Dipanggil KPK, Kadinkes: Saya jadi Bingung?

Adapun dalam aksi ini LSM GMBI se-Priangan Timur menyatakan sikap:

1. Kami mendukung pemerintah pusat / daerah untuk memerangi korupsi
2. Kami mendukung KPK untuk memberantas korupsi sesuai dengan undang-undang yang ada.
3. Kami mendukung KPK yang sedang/telah memeriksa beberapa pejabat Kota Tasikmalaya yang diduga ada keterlibatan kasus suap dana perimbangan daerah Th 2018 dan agar KPK terang benderang terhadap masyarakat sehingga tidak menimbulkan opini menyesatkan kebenarannya.
4. Kami peduli terhadap upaya-upaya pemerintah yang bebas dan bersih dari KKN. Awen.

Related posts