Kota, Wartatasik.com – Kabar mengenai turunnya izin operasional dan akreditasi RSUD Dewi Sartika untuk melayani pasien BPJS disambut skeptis oleh sejumlah pihak.
Meski sekilas tampak sebagai angin segar bagi warga Kota Tasikmalaya, pencapaian ini dinilai hanya sebagai “seremoni citra” yang menutupi carut-marutnya skala prioritas kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya.
Ketua Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, S.IP, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi RSUD Dewi Sartika yang disebutnya sedang dalam kondisi kritis.
Menurut informasi yang dihimpun, rumah sakit ini dipaksa beroperasi tanpa dukungan modal operasional yang memadai dari Dinas Kesehatan.
”Tanpa dukungan anggaran operasional dari Pemkot, rumah sakit ini diprediksi hanya mampu bertahan hidup selama 3 bulan. Untuk apa izin dan akreditasi dikejar jika pemerintah sendiri enggan memberi ‘makan’ agar fasilitas ini tetap berdiri?” tegas Myftah.
Lanjutnya, kritik tajam diarahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Di tengah urgensi modal operasional rumah sakit yang berkaitan langsung dengan nyawa orang banyak, Dinas Kesehatan justru dinilai lebih memprioritaskan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pemeliharaan dan perawatan gedung Puskesmas di seluruh wilayah kota.
Ketimpangan alokasi ini dianggap sebagai bukti kegagalan sistem Manajemen Talenta dalam penempatan pejabat strategis. Myftah menilai, sosok Kepala Dinas Kesehatan seharusnya memiliki kemampuan analisis risiko dan empati terhadap kebutuhan mendesak rakyat, bukan justru terjebak pada kebijakan yang tidak mendasar.
“Secara logika ekonomi pembangunan, Myftah menjelaskan bahwa jika sebagian anggaran pemeliharaan gedung dialokasikan untuk operasional RSUD, rumah sakit tersebut berpotensi menjadi mandiri dalam waktu dua tahun.
Target: Menuju status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” katanya.
BACA JUGA: Segera Layani Pasien BPJS, RS Dewi Sartika Kantongi Izin Operasional dan Akreditasi
Namun, tambahnya, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik, “Memaksakan anggaran habis hanya untuk ‘memoles’ gedung Puskesmas menunjukkan pemerintah lebih mementingkan keuntungan kontraktor proyek ketimbang kemandirian institusi kesehatan daerah,” lanjutnya.
GMNU Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa masyarakat tidak butuh kabar gembira sementara yang bersifat seremonial semata. Jika dalam tiga bulan ke depan RSUD Dewi Sartika kolaps karena kehabisan modal, maka Dinas Kesehatan dan Pemkot Tasikmalaya harus bertanggungjawab penuh.
“Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari pemerintah: Apakah akan terus membiarkan RSUD Dewi Sartika menjadi “monumen kegagalan birokrasi”, atau segera membenahi manajemen talenta dan anggaran demi kepentingan publik di atas kepentingan sektoral dan syahwat proyek,” tutupnya. Asron
