WTP Kota Tasikmalaya Dikritik: Menata Dokumen Lebih Cepat Ketimbang Menata Kota..
Kota, Wartatasik.com – Capaian Pemerintah Kota Tasikmalaya yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut (2017–2026) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuai kritik tajam.
Prestasi administratif tersebut dinilai kontras dengan realitas di lapangan yang masih diwarnai tingginya angka kemiskinan dan buruknya tata kelola kota.
Kritik tersebut dilayangkan oleh Ketua Generasi Muda NU sekaligus Sekretaris Umum PC IKA PMII Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, S.IP.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terjebak oleh narasi keberhasilan administratif yang belum tentu berdampak pada kesejahteraan nyata.
”Secara sederhana, opini WTP itu ibarat ‘Rapor Pembukuan’, bukan ‘Rapor Kelulusan’. BPK hanya menyatakan bahwa Pemkot Tasikmalaya pintar mencatat uang keluar-masuk sesuai aturan, bukan menyatakan bahwa rakyatnya sudah makmur,” ujar Myftah dalam keterangannya, Kamis (11/6/26).
Myftah membeberkan empat poin kontras yang menjadi bukti adanya jurang pemisah antara piagam penghargaan dan realitas di Kota Tasikmalaya:
1. Keuangan “Sempurna” di Tengah Kemiskinan Tinggi
Meski laporan keuangan Pemkot dinilai bersih dan wajar selama satu dekade, Kota Tasikmalaya secara konsisten tetap berada di papan atas sebagai daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Barat.
Menurutnya, anggaran sukses keluar secara administratif, tetapi gagal dalam mengentaskan kemiskinan struktural.
BACA JUGA: 10 Kali Berturut-turut! Pemkot Tasikmalaya Kembali Raih Opini WTP dari BPK
2. SPJ Rapi vs Infrastruktur Sembrawut
Myftah menilai birokrasi Pemkot sangat mahir mencocokkan nota belanja dan menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Namun di jalanan, warga masih berhadapan dengan masalah klasik.
“Jalan lingkungan rusak, terutama di Pasar Cikurubuk yang rusak parah. Belum lagi tata kelola sampah yang buruk, banjir cileuncang yang mengepung kota tiap kali hujan satu jam, hingga semrawutnya penataan PKL di pusat kota,” tuturnya.
3. Alokasi Anggaran yang Dinilai Salah Sasaran
WTP hanya menguji patuh prosedur, bukan efektivitas dampak anggaran. Myftah menyoroti sebagian besar porsi anggaran yang habis untuk membiayai rutinitas birokrasi seperti gaji pegawai, rapat, dan perjalanan dinas.
“Di sisi lain, pembayaran untuk rekanan (pihak ketiga) justru diutang dan belum lunas seluruhnya. Proyek fisik pun dikritik hanya bersifat kosmetik, bukan program urgen yang membuka lapangan kerja bagi warga lokal,” ucapnya.
4. Tantangan Riil Wali Kota Viman Alfarizi
Menanggapi momen Wali Kota Viman Alfarizi yang menerima piagam penghargaan ke-10 tersebut, Myftah menegaskan bahwa warga hari ini tidak butuh piala atau pameran penghargaan.
Lanjutnya, masyarakat lebih membutuhkan penurunan harga bahan pokok, penurunan angka stunting, dan kemudahan mendapat pekerjaan di kota sendiri. Kondisi ini yang membuat unggahan media sosial Wali Kota kerap dibanjiri komentar warga yang menagih kerja nyata.
”Prestasi sejati pemimpin hari ini diukur dari seberapa sejahtera isi dompet dan isi piring masyarakat, bukan seberapa banyak piagam di dinding kantor dinas,” pungkas Myftah. Asron
