Kota, Wartatasik.com – Sekretaris Komisi IV, H. Murjani SE.,MM hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Senin (26/02/2024).
Musrenbang tersebut digelar di Aula Bale Kota yang berada di Jalan Letnan Harun ini mengambil tema “Peningkatan Iklim Penanaman Modal, dan Pelayanan Publik Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”.
Nampak menghadiri juga, Kadinkes dr. Uus Supangat, Staf Ahli dan Plt Bapelitbangda dan beberapa perwakilan OPD termasuk Camat dan Lurah, Direktur Rumah Sakit Swasta dan RSUD dr Soekardjo serta para Kepala Puskesmas, Tokoh masyarakat dan PMI Kota Tasikmalaya.
Dalam kesempatan tersebut, H. Murjani mengatakan bahwa urusan BPJS di Kota Tasikmalaya sudah mencapai 100 persen UHC kalau ada yang meninggal dan melahirkan 99 Persen sudah UHC
“Artinya masyarakat Kota Tasikmalaya ini sudah memiliki jaminan kesehatan dan ini tidak usah dikhawatirkan, yang kedua, kita berharap dengan seluruh masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan dan seluruh Rumah sakit dipastikan menerima BPJS kesehatan ini,” ujarnya.
Berarti, lanjutnya, indeks kesehatan sudah cukup baik dan terus naik, dan tahun kemarin 81,2 poin, “Harapan hidup kita juga terus meningkat 72,92. “Ini nanti akan berdampak bermuara ke kesejahteraan masyarakat karena tema pembangunan kita adalah Investasi, percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.” imbuhnya.
Lanjut Murjani, investasi yang masuk ini akan ada kontribusi besar terkait hadirnya masyarakat yang sehat sehingga sama-sama menguntungkan, “Apa yang akan kita garis bawahi bahwa betul urusan kesehatan sudah selesai BPJS nya jadi jaminan,” ungkapnya.
“Namun, kemiskinan kita sdh sampai 11.53 %, karena trend terus turun mulai 13.13 % menjadi 12.72 % dan tahun kemarin 11.53%. Ini masih tinggi juga tetap menjadi kendala,” ujarnya.
Meski katanya, sudah di jamin kesehatannya namun masyarakat miskin tadi ada beberapa penyakit yang tidak bisa ditangani di Tasikmalaya sehingga harus di rujuk ke Bandung, “Bahkan ada penyakit tertentu sampai berobat di Bandung sampai satu bulan dan ini akan menjadi kendala,” tegas Murjani.
Masyarakat miskin untuk biaya hidupnya seperti apa dan transportasinya, lanjutnya, sehingga ini harus menjadi bahan pemikiran Dinas Kesehatan harus singkron dengan Dinas Sosial sehingga harus duduk bersama untuk menangani hal.
“Bahkan tidak sedikit orang karena dengan biaya hidup yang tidak kuat dan berhenti untuk berobat, mudah mudahan di 2025 nanti pemerintah hadir untuk masyarakat yang benar-benar miskin bukan hanya menghabiskan iuran BPJS namun memikirkan biaya hidupnya. Mudah-Mudahan akan kita lihat lagi, sampai musrenbang tingkat kota sehingga bisa mengawal di 2025 nanti,” tandasnya. Asron
