e-Waroeng di Rajapolah jadi Contoh Uji Coba Transformasi Digital Bansos Nontunai Terintegrasi

 97,675 total views

-Waroeng di Rajapolah jadi Contoh Uji Coba Transformasi Digital Bansos Nontunai Terintegrasi | Ist

Kabupaten, Wartatasik.com – Salah satu e-Warong Sofa Marwah di Kampung Cihonje RT 02/03 Desa Tanjungpura Kecamatan Rajapolah dijadikan contoh uji coba Transfortasi Digital Bansos Non Tunai Terintegrasi.

Hal itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah melaksanakan transformasi digital dan integrasi bantuan sosial sebagai bagian dari agenda reformasi perlindungan sosial.

Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Herbin Manihuruk mengatakan, transformasi ini untuk memperbaiki penyaluran bansos sehingga lebih efisien, tepat sasaran, memudahkan penerima manfaat, dan meningkatkan inklusi keuangan.

Lanjut Herbin, untuk mewujudkan transformasi tersebut, pemerintah melalui Tim Pengendali Bantuan Sosial Non Tunai melakukan uji coba transformasi digital integrasi bansos nontunai.

“Uji coba dilakukan untuk mengumpulkan fakta lapangan dan membuktikan apakah skema transformasi yang direncanakan memang memudahkan penerima manfaat, dapat diperluas secara nasional, dan bersifat jangka panjang,” jelas Herbin, Sabtu (20/11/2021).

Hal ini kata ia, merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking). Dalam uji coba ini, keluarga penerima manfaat (KPM) dapat memanfaatkan bantuan dengan menggunakan financial technology.

“Satu aplikasi bansos melalui tiga moda transaksi baru yaitu kode QR berbasis standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), teknologi pesan singkat USSD/SMS-POS dan Ketiga, Biometrik wajah,” jelas Herbin.

Adapun program yang disalurkan mencakup, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Subsidi LPG, dan subsidi listrik sesuai dengan kesiapan masing-masing program yang di ujicobakan.

“Besaran bantuan uji coba per penyaluran adalah sesuai besaran per penyaluran untuk PKH, Rp 200 ribu untuk Program Sembako, Rp 15 ribu untuk subsidi LPG, dan Rp50 ribu untuk subsidi listrik,” paparnya.

Sementara itu, Perwakilan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial menyebut, uji coba dilakukan kepada sekitar 2.000 KPM mulai tanggal 20 November sampai dengan 12 Desember 2021 di 7 kabupaten/kota di 7 provinsi terpilih.

Yaitu Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Kab. Jayapura, Papua. Selama masa uji coba, KPM peserta uji coba akan diberikan keleluasaan untuk memilih moda transaksi dan lokasi/tempat (merchant atau agen) dalam proses pencairan bantuan sosial.

Ia menjelaskan, penyaluran berbagai program bansos dan subsidi akan dilakukan melalui mekanisme yang dipilih ke satu akun yang sama, sehingga akan sangat memudahkan KPM.

“Penyaluran dengan mekanisme baru hanya akan berlangsung selama masa uji coba. Setelah itu, KPM akan kembali menerima bantuan melalui mekanisme eksisting, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” tuturnya.

Herbin Manihuruk Asisten Deputi Bantuan Dan Subsidi Tepat Sasaran Kemenko PMK menjelaskan bahwa, bahwa uji coba transformasi digital integrasi bansos menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan proses penyaluran bansos.

“Kegiatan uji coba ini memberikan kebebasan kepada penerima manfaat untuk memilih layanan keuangan sesuai kebutuhan serta penyaluran bansos yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital,” jelasnya.

Herbin Manihuruk menegaskan, juga terkait hasil uji coba akan digunakan untuk penyempurnaan kebijakan penyaluran bansos yang lebih akuntabel dan mendukung kemudahan KPM ke depannya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak terkait, termasuk perangkat daerah, aparatur desa/kelurahan, dan pendamping sosial di lapangan.

Uji coba transformasi digital integrasi bansos merupakan kerja bersama lintas kementerian/lembaga, yaitu Kemenko PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Staf Presiden, dan Sekretariat TNP2K.

Uji coba ini juga didukung oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Pos Indonesia, PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), PT Pertamina, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah wilayah uji coba.

KPM peserta uji coba dan masyarakat dapat menyampaikan aduan, apresiasi, maupun permintaan informasi terkait uji coba transformasi digital integrasi bansos melalui tim pelaksana di lapangan dan kanal SP4N-LAPOR! (SMS ke 1708 dengan format BD2021[spasi]pesan atau via laman  Https://page.lapor.go.id/bd2021. Wan.K

Related posts