Evaluasi Pencapaian Pendapatan Daerah, Komisi II Kunjungi Bapenda Kota Tasik

Evaluasi Pencapaian Pendapatan Daerah, Komisi II Kunjungi Bapenda Kota Tasik | Suslia

Kota, Wartatasik.com – Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya melakukan kunjungan evaluasi pencapaian pendapatan daerah tahun 2022 ke Bapenda, Senin (09/02/2023).

“Beberapa ayat pajak secara umum dinamis naik, tidak tercapai PBB dan BPHTB itu kan bisa kontinyu naik karena berdasar transaksi dan kondisi makro ekonomi,” ucap Andi Warsandi seusai melakukan kunjungan evaluasi tersebut.

Menurut Andi, BPHTB saat covid-19 malah naik, banyak yang jual tanah, “PBB tak tembus target dan ada beberapa hal yang tak tertarik dari WP,” ujarnya.

“Kita pikirkan ke depan seperti apa agar lebih optimal, nanti akan dilakukan pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya tak akan ada lagi tagih manual tapi diinfokan ke WP lewat platform teknologi,” jelasnya.

Katanya, itu dalam upaya optimalisasi dan memudahkan WP melakukan pembayaran agar lebih variatif dan ditempat yang mudah dijangkau WP.

“Kemudian potensi restoran, hiburan, kedai kopi, pusat keramaian baru, kita dorong Bapenda berupaya maksimal supaya bisa ditarik pajaknya,” imbuhnya.

Terhadap WP yang self assesment, lanjut Andi, tentu harus dipantau untuk dilakukan perhitungan agar pendapatan di objek pajak bisa dapat perhitungan realtime seperti apa.

“Kemudian untuk yang sudah menerapkan taping box, kita harap bisa dilakukan pencermatan dan pengawasan agar berjalan baik karena bisa jadi upaya pendongkrakan PAD juga,” ucap Andi.

Kendala database tambah Andi, masih memilah data sampah, kemudian fasum-fasos itu masih tercatat. “Seperti transmart Rp 400 juta karena ada surat pernyataan pailit, jadi pembayarannya ditangguhkan,” tegas Andi.

“Termasuk konsolidasi digitalisasi dalam memudahkan penagihan pajak, baik melalui kader pun teknologi format untuk wajib pajak,” jelasnya.

Diakuinya, Capaian seluruhnya sudah sesuai target, menunjukan kinerja baik bagi Bapenda, “Kita beri input karena potensi masih banyak untuk digali supaya bisa berkontribusi dalam menopang keseimbangan APBD,” katanya.

Banyak tempat hiburan, restoran, kedai-kedai kopi, “Kita minta inventarisasi dan hitung manual harus dilakukan pemantauan dan penghitungan ke lapangan ketika self assesment kalau gitu, kita lihat banyak potensi yang bisa diraih dari sana,” tandas Andi.

Sementara, Kepala Bapenda Kota Tasikmalaya Hadi Riaddy saat di temui di ruang rapat mengatakan bahwa tahun 2022, Bapenda dengan target perubahan RP 168 miliar, “Realisasi kita hanya di Rp 159 miliaran, sekitar 94 persenan,” jelasnya.

“Jadi ada target tak terpenuhi sebesar Rp 9,2 miliaran. Bicara target murni sebenarnya kita 103 persen, karena perubahan ada penambahan Rp 15 miliar lagi, dua kali naik dari 2022 itu. Keseluruhan kenaikan Rp. 34 miliaran.
Segala upaya kita tempuh dan realisasi hanya 94 persen saja,” ungkapnya

Banyak hal tadi di diskusikan bersama Komisi II terang Hadi, selaku mitra kerja. “Intinya kita sepakat bagaimana men-support kami dalam upaya mengoptimalkan penarikan pajak daerah sebagai salasatu sumber pendapatan asli daerah,” ujarnya.

“Ada sejumlah planning akan kita lakukan semoga terdukung kemampuan anggaran yang ada, supaya yang kita rencanakan bisa terealisasi di 2023 ini. Semoga target pajak daerah pun tercapai 100 persen tahun ini,” tuturnya.

Konkretnya lanjut Hadi, bagaimana menggali potensi pajak daerah yang baru lebih ke ekstensifikasi dibanding intensifikasi, “Karena ada dua sisi pertama bagaimana mengatrol pendapatan, sisi lain bagaimana kita tidak memberatkan masyarakat,” ujar Hadi.

“Situasi saat ini kita ekstensifikasi menggali sumber pendapatan baru, kami berupaya mengadopsi dan berinovasi dalam bentuk digitalisasi. Contoh SPPT PBB selama ini dicetak di kertas, ke depan secara bertahap akan diubah menjadi digital,” jelasnya lagi.

“Dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Kalau masih kertas, pencetakan memakan waktu 3 bulanan belum distribusi manual door to door ke WP. Minimal ada upaya mengefektivikan dan efisiensikan,” jelasnya.

Kemudian terkendala database yang belum akurat di PBB, pihaknya akan verifikasi, “Meski proses waktu yang panjang, tak bisa di verifikasi sample harus per objek pajak satu per satu. Datangi dan hitung termasuk sumber pendapatan baru lainnya,” pungkasnya. Sus

Berita Terkait