Ironi Pembagian Becak Listrik di Tasikmalaya: Abang Becak Lansia Terganjal ‘Desil Orang Kaya’, Masuk Golongan Sama Seperti Anggota Dewan..
Kota, Wartatasik.com – Penyaluran 220 unit becak listrik gratis bantuan Presiden RI melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (YGSN) yang akan diserahkan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi di Bale Kota Tasikmalaya, Selasa (8/9/2026) diwarnai ironi menyayat hati.
Di tengah euforia pembagian bantuan untuk para pengayuh becak lanjut usia (lansia) tersebut, seorang abang becak veteran berusia 64 tahun, Asep Darsono, justru gigit jari.
Pria senja yang sudah mengayuh becak sejak tahun 1985 ini gagal mendapatkan bantuan lantaran tercatat berada di Desil 6, kategori yang secara sistem dinilai berkecukupan atau kaya.
Asep, warga Cieunteung yang sehari-hari mangkal di Pasar Induk Cikurubuk, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya saat menyampaikan aspirasi dan keluhannya di hadapan anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi.
“Alasannya karena terbentur desil 6. Saya juga tidak tahu kenapa desil saya termasuk golongan orang kaya, padahal rumah saya saja masih ngontrak dan pekerjaan saya dari tahun 1985 sampai sekarang ya masih jadi abang becak,” tutur Asep dengan nada lesu.
Ia merasa dikhianati oleh sistem pendataan pemerintah. Pasalnya, dampak dari naiknya status desil pasca-sensus ekonomi tersebut tak hanya mengganjalnya mendapatkan becak listrik, tetapi juga memutus seluruh bantuan sosial (bansos) yang biasa ia terima.
“Sejak desil naik, semua bantuan untuk orang miskin seperti beras dan bantuan uang tunai jadi tidak menerima sama sekali sampai saat ini. Jelas-jelas saya orang miskin. Untuk itu, saya minta kepada pemerintah agar desil saya dapat segera diperbaiki sesuai kondisi ekonomi yang sebenarnya,” tegasnya.
Menanggapi aduan tersebut, anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, mengaku sangat terkejut. Ia menilai ada kejanggalan fatal dalam sistem pemutakhiran data kependudukan dan kemiskinan di lapangan.
“Ironis banget. Masa desil Pak Asep yang rumahnya saja masih ngontrak dan narik becak, bisa sama dengan saya yang anggota dewan? Sama-sama desil 6,” ujar Kepler heran.
Kepler menegaskan, kasus yang menimpa Asep Darsono harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi total sistem pendataan agar tidak merugikan masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan uluran tangan.
“Kasian Pak Asep, di usia senjanya justru lepas dari perhatian pemerintah. Tolong evaluasi lagi sistemnya, jangan sampai ada manipulasi data atau sekadar jadi bahan ABS (Asal Bapak Senang),” tegasnya.
Terkait langkah penanganan, Kepler mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tasikmalaya. Namun, pihak Dinsos mengaku tidak bisa berbuat banyak karena penentuan dan kewenangan indikator desil berada di Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami di DPRD sebagai wakil rakyat akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat seperti Pak Asep ini. Andaikan status Pak Asep saat ini sulit diubah secara instan, minimal ke depan tidak boleh ada ‘Asep-Asep’ lain yang menjadi korban salah data,” pungkas Kepler. MF
