Kota, Wartatasik.com – Kita ingin meninjau ulang belajar di rumah pada zona biru Kota Tasikmalaya, karena tidak ada istilah zona biru di tingkatan nasional.
Statement tersebut dikemukakan Sekretaris Umum Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya Arif Rivandi dalam acara Fokus Grup Diskusi (FGD) di gedung serba guna DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (28/07/2020).
Ia menyebut, keputusan ini merupakan kebijakan tingkat Jawa Barat yang diturunkan ke Kota Tasikmalaya, sehingga sekolahan atau madrasah belum boleh bertatap muka.
Namun terang Arif, keinginan orang tua (belajar normal) sangat tinggi dan juga tingkat pembelajaran para guru dari jarak jauh atau dari rumah dinilai rumit, sehingga harus ada formulasi atau proformulasi.
“Kebijakan yang diambil harus berbanding sama dengan pembukaan mall, pasar dan kegiatan lainnya secara ekonomi. Lalu kenapa belum ada pembukaan sekolah dan madrasah, bukan berarti tidak ada penyebaran di kedua intitusi ini, yaitu di pendidikan dengan perekonomian,” beber Arif.
Dalam FGD ini kata ia, juga mendengarkan tiap keluhan dari komite, guru, orang tua, siswa, pimpinan organisasi dan lainnya. Sehingga hasilnya akan di bawa ke satuan gugus tugas.
“Agar persoalan ini tidak bisa di pukul rata, yang satuan anak di tingkatan kota yang siswanya datang dari heterogen, dengan anak yang ada di perkampungan, karena terindikasi sangat jauh untuk terpapar karena anaknya tidak kemana mana, jadi memungkinkan untuk.belajar bertatap muka,” tegas Arif.
Menurutnya, ditengah pandemi, para guru merasa rumit karena mengharuskan daring yang tidak semua anak memiliki handphone. Sebab pendidikan punya hak untuk disterilisasikan oleh gugus tugas.
“Catatan ini segera akan di bawa ke satuan tim gugus tugas,” ungkapnya.
Ditempat sama, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Gilman Mawardi sangat mengapresiasi acara FGD yang di prakarsai oleh PGM, dan menilai bagus beberapa masukan.
“Kebijakan zona daerah Covid 19 di breakdown ke kecamatan, jadi kalau rencana ini dilakukan ke kecamatan, pihak sekolah harus mengajukan kesiapannya, meskipun pihak sekolah dan orang tua menyetujui sekolah bertatap muka,” papar Gilman.
Lanjutnya, orang tua dikasih kebebasan untuk memilih antara anaknya sekolah bertatap muka atau tetap dirumah. Tetapi harus tetap ektra dalam pemantaun ke tiap anak. Di tiap sekolah pun imbuhnya, akan ada tim gugus tugas juga, jenjang waktunya dua minggu, mulai SMA di buka berdasarkan zona tersebut,” tuturnya.
“Dua minggu setelahnya baru dibuka jenjang SMP, lalu dua minggu kedepannya ketika aman, baru SMP dan MI, dan seterusnya dua minggu aman baru jenjang TK dan PAUD. Ini baru rencana,” pungkas Gilman.
FGD sendiri turut menghadirkan Kemenag, BKPMRI, IGRA, Igora, para kepsek madrasah, komite, orangtua siswa, osis dan tamu undangan lainnya. Suslia.
