Karnaval budaya rangakaian HUT Kota Tasikmalaya ke 18 | dokpri

Kota, Wartatasik.com – Peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya idealnya menjadi alat kontrol pembangunan pemerintah menyampaikan kepada seluruh masyarakat.

Pemkot Tasikmalaya dalam hal ini harus mempublikasikan capaian tahunan progam pembangunan.

Kritikan tersebut dikontarkan Wakil Direktur DPP Sipatutat M. Farid, S.IP kepada Wartatasik.com, Jumat (18/10/2019).

Menurut Farid, apakah sesuai dengan target visi tahunan yang menjadi janji kampanye Budi-Yusuf ataupun yang sudah direncanakan lewat musrenbang tahunan.

“Jangan malah menjadi kegiatan seremonial menghabiskan anggaran cukup besar serta input dan outputnya tak berbanding lurus,” sindirnya.

Sementara itu lanjut Farid, disisi lain Pemkot Tasikmalaya sedang melaksanakan program efisiensi anggaran, walaupun program yang dimaksud masih tidak jelas.

“Karena sejatinya efisiensi harus diikuti oleh efektifitas, artinya harus ada prioritas kegiatan mana yang urgen dan mana yag bersifat biasa saja,” ujarnya.

Wakil Direktur Sipatutat M. Farid | Dokpri

Atas dasar itu Farid menanyakan apakah kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival (TOF) dan pembangunan Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota lebih prioritas.

“Prioritas mana dari pembangunan kantor OPD yang ngontrak atau memakai fasilitas gedung milik Pemkab Tasikmalaya yang jauh dari kata layak?,” ucap ia.

Sebenarnya terang Farid, pihaknya sangat berharap bahwa momentum hari jadi Kota Tasikmalaya menjadi ruang refleksi dan evaluasi bagi pemerintah maupun masyarakat.

“Sehingga ada kesamaan visi dan kerjasama pembangunan antara pemerintah dengan masyarakat,” tuturnya.

Pemerintah pun tidak mungkin dapat melaksanakan program pembangunan tanpa partisifasi aktif dari masyarakat.

“Bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi jika pemerintah tidak pernah mempublikasikan tiap program yang akan dijalankan serta kendala dalam merealisasikan program,” pungkasnya. Asron.