Ciamis, Wartatasik.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Tatang bersama Asisten Pemerintahan, Ika Darmaiswara dan Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis, Andang Firman ikuti Sidang Paripurna Kunci Bersama Tahun 2020.
Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Bupati Kuningan Acep Purnama tersebut diselenggarakan secara virtual. Adapun Sekda Ciamis mengikuti kegiatan dari Ruang Video Conference Kantor Bupati Ciamis, Senin (28/12/2020).
Hadir pula Bupati dan Walikota anggota Kunci Bersama yang terdiri dari 9 Kabupaten /Kota wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, diantaranya Brebes, Cilacap, Kota Banjar, Ciamis, Majalengka, Cirebon, Kota Cirebon, Pangandaran dan Kuningan.
Mewakili Bupati Ciamis, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Tatang menyampaikan kepada sekretariat Kunci Bersama yang telah membantu kerjasama antar daerah.
Ia pun mengatakan, Pemerintah Kabupaten Ciamis menerima laporan pertanggungjawaban Sekretariat Kunci Bersama periode 2017-2020 yang dipimpin oleh Aang Hamid Suganda.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Ciamis memberikan masukan yang disampaikan kepada ketua sekretariat kunci bersama yaitu penguatan kelembagaan di Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) kunci bersama.
“Keberadaan BKAD kunci bersama perlu didukung SDM berkompeten, selain SDM yang bersifat administratif diperlukan tenaga ahli yang dapat memberikan pendapat maupun pertimbangan dalam menyusun kebijakan antar wilayah perbatasan,” katanya.
“Mengenai pembiayaan operasional BKAD kunci bersama perlu adanya reformulasi karena adanya beberapa daerah yang belum berpartisipasi pembiayaan,” sambung Tatang.
Selain itu, masukan lain dalam hal aksesibilitas pendidikan dan kesehatan wilayah perbatasan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan kolaborasi antar wilayah dalam hal pengutana dalam aspek pendidikan.
“Lalu, distribusi perdagangan barang dan jasa antar wilayah perbatasan, pemetaan sektor produksi dan konsumsi lingkup wilayah kunci bersama sangat diperlukan dalam rangka menggambarkan pola supply and climate dalam hal konsumsi masyarakat maupun industri,” ungkap Tatang.
Dengan adanya pola tersebut, ia menyebut bisa meningkatkan aktivitas perekonomian antar wilayah dan dapat ditingkatkan oleh BUMD tiap daerah dan Kabupaten Ciamis sebagai produsen di bidang perikanan dan peternakan, bahkan pertanian dan sektor jasa lainnya diharapkan memberikan kontribusi di wilayah kunci bersama.
Keempat, Konektivitas antar wilayah menjadi isu sentral dikarenakan tingginya mobilitas dan aktifitas masyarakat, perlunya di bangun dalam rangka penghubung aktifitas masyarakat baik sosial budaya atau perekonomian.
Selanjutnya ucap Tatang, kolaborasi destinasi pariwisata di lingkup BKAD kunci bersama dengan mengikuti perkembangan trend di Jawa Barat. Ia on menilai diperlukan kolaborasi destinasi wisata di wilayah kunci bersama. Sehingga para pelaku dibidang jasa pariwisata dapat berkontribusi lebih dalam sektor perekonomian.
“Terakhir, sinkronisasi perencanaan wilayah dengan isu strategi nasional maupun provinsi, Kabupaten kota wilayah kunci bersama harus mampu menangkap hal positif dan dapat berpartisipasi terhadap pengembangannya,” pungkas Tatang.
Untuk pengurusan periode selanjutnya, Sekda Ciamis akan mengikuti Kabupaten/Kota lainnya dan mendukung Aang Hamid Suganda untuk terus memimpin BKAD Kunci Bersama untuk periode 2020-2025.
Sidang Paripurna Kunci Bersama menghasilkan keputusan diantaranya, penetapan Aang Hamid Suganda untuk terus memimpin BKAD Kunci Bersama untuk Periode 2020-2025.
Selanjutnya, tempat sekretariat BKAD Kunci Bersama bertempat di Kabupaten Kuningan,. Adapun rekomendasi dari hasil sidang tersebut diantaranya.,”
Merekomendasikan ketua sekretariat Kerjasama untuk menyusun sekretariat Kerjasama sesuai dengan peraturan dan UU berlaku. Selanjutnya, Sekretariat agar segera menyusun kesepakatan bersama tentang Kunci Bersama dan menyusun program kerja tahun 2020-2025 sesuai dengan prioritas.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Kemendagri, Nita Efrilliana dan Asisten Pemerintahan. Wan.K
