Sambil Bawa Keranda, PDT Tunggu Wali Kota Tasik Minta Maaf

Kota, Wartatasik.com – Meski hanya enam orang, tapi aksi demo yang menyebut dirinya perwakilan masyarakat dari  Paguyuban Dinas Terkait (PDT) menyita perhatian publik. Dalam aksinya di Bale Kota Tasikmalaya itu, aksi PDT membawa keranda mayat dan payung hitam seperti sedang nuansa berkabung dengan tulisan minor ‘Bersihkan Kota Santri Dari Korupsi’. Selain itu, para pendemo ini juga melakukan lempar jumroh dengan tomat dan diarahkan ke anggota Satpol PP yang menjaga ketat akses pintu utama kantor Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Saat berorasi, Koordinator Lapangan (Korlap) Saiful Malik mempertanyakan pelarangan ikut serta…

Sudah Ditangani KPK, Kuasa Hukum: Wali Kota Akan Taat Hukum dan Kooperatif

Kota, Wartatasik.com – Sesuai dengan surat yang ada, Wali Kota Tasikmalaya H. Budi Budiman sudah menjadi tersangka. Namun kasusnya belum dijelaskan secara rinci, sebab hanya menyatakan global yang sudah banyak diberitakan. Penuturan tersebut diucapkan Bambang Lesmana SH., selaku Kuasa Hukum Wali Kota Tasikmalaya saat diwawancara wartatasik.com, Jum’at (26/04/2019). Dikatakan Bambang, ia masih menelusuri apakah terkait Dana Insentif Daerah (DID) atau Dana Alokasi Khusus (DAK), tapi setelah diteliti (DID dan DAK, red) sudah diselesaikan. “Cuma ada permasalahan yaitu tentang tadi, yaitu gratifikasi. Itu perlu diluruskan, bukan seperti itu alurnya,” terangnya. Klik…

Wali Kota Tasik Disebut Jaksa KPK, Satu dari 7 Kepala Daerah yang Menyuap Pejabat Kemenkeu

Nasional, Wartatasik.com – Sebanyak tujuh kepala daerah diduga terlibat menyuap Yaya Purnomo selaku pejabat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Gratifikasi yang diterima Yaya diduga berasal dari tujuh kepala daerah tersebut. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Yaya Purnomo yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/9/2018). Yaya Purnomo didakwa menerima gratifikasi Rp 3,7 miliar. Yaya juga didakwa menerima uang 53.200 dollar Amerika Serikat dan 325.000 dollar Singapura. Menurut jaksa, Yaya dan Rifa Surya selaku pegawai Kemenkeu telah memanfaatkan posisi mereka…

LSM Sipatutat Apresiasi Sikap Kesatria Wali Kota Datang ke KPK

Kota, wartatasik.com – Desas-desus kabar Wali Kota Tasikmalaya H. Budi Budiman yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini menimbulkan opini publik dikalangan masyarakat. Multi tafsir pun tak terelakan, bahwa wali kota dipanggil KPK itu karena tersangkut dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Kemenkeu RI. Namun, Ketua LSM Sipatutat, Irwan Supriadi menegaskan bahwa wali kota bukan dipanggil karena dugaan korupsinya, “Justru kami sangat mengapresiasi atas keberanian beliau yang datang ke KPK untuk memberikan kesaksian. Kontek wali kota datang jelas untuk memberikan kesaksian bukan hal-hal lain,” paparnya kepada media Online wartatasik.com, Kamis…

Terkait RAPBN-P 2018, KPK Akhirnya Panggil Wali Kota Tasikmalaya

Jakarta, Wartatasik.com – Kasus RAPBN-P 2018, KPK Panggil 2 Pejabat Kementerian dan Seorang Anggota DPR “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YP (Yaya Purnomo, pejabat nonaktif Kemenkeu),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (14/08/2018) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Tasikmalaya H. Budi Budiman, Bupati Seram Bagian Timur Mukti Keliobas dan anggota Komisi XI DPR Irgan Chairul Mahfiz. KPK turut memeriksa Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan yang tersangkut dalam kasus suap pada proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan…