Kab, Wartatasik.com – Menyikapi pemberitaan mangkrak dan dugaan adanya pungutan program Pamsimas (penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) yang diwartakan media online Wartatasik.com, Kepala Desa dan Ketua Pengelola Pamsimas Pengelola Air Minumu (KPSPAM) Desa Karyamandala, Kec. Salopa, Kabupaten Tasikmalaya menggelar audiensi dengan pihak Dinas PUPR, Senin (27/07/2020)
Pertemuan tersebut merupakan upaya klarifikasi dari pihak desa dan pengelola Pamsimas Desa Karyamandala. Sebagaimana diungkapkan Kades Karyamandala Maman, pihaknya mengklarifikasi tentang apa yang jadi permasalahan Pamsimas di desanya tersebut.
“Kaitan dengan Pamsimas, sehubungan saat ini belum ada peraturan desa dalam pengelolaannya. Untuk itu kami akan segera terbitkan Perdes secepatnya,” aku Maman.
Menyinggung pemberitaan tentang mangkrak dan adanya pungutan dari pengurus Pamsimas, Maman Jabir (sapaan akrabnya) membantah, karena menurutnya selama ini Pamsimas sudah berjalan dan berfungsi.
“Untuk pungutan, jelas itu kan buat membeli flow meter karena Pamsimas sendiri merupakan program stimulan yang dimana peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan manfaat yang akan dirasakan warga. Sekali lagi, segera kami terbitkan Perdesnya,” tegasnya.
“Untuk penerbitan Perdesnya, kami akan undang semua unsur muspika, BPD, RT/RW dan rekan Wartatasik.com untuk bisa menghadiri acaranya yang insyaallah akan digelar pada hari Rabu lusa,” tutup Maman Jabir.
Sementara, KPSPAM Maman Sopyan menambahkan ada permintan masyarakat untuk saluran rumah (SR) belum bisa terlayani karena harus menunggu Perdes terbit.
“Kami tidak mau gegabah dan dinilai seenaknya menerapkan kebijakan dalam program Pamsimas ini. Sebetulnya Perdes nya sudah dibuatkan, hanya saja belum disahkan dikarenakan terhalang oleh Pandemi COVID-19,” ujarnya.
Baca juga:
Bantah Mangkrak, Kasatker Pamsimas Kab Tasik: Kondisi Terakhir Infrastruktur Masih Berfungsi
Berbicara tentang manfaat, Maman Sopyan menegaskan program Pamsimas jelas sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Karyamandala, “Bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat,” tandasnya.
Ditempat yang sama Kabid Kawasan Permukiman Yafit Khairul Adnan,ST,MT., mengatakan bahwa ini jelas belum fahamnya masyarakat tentang batasan program Pamsimas itu sampai sejauh mana.
“Manakala terkait biaya pemasangan SR yang ditentukan oleh KPSPAM, sudah barang tentu melalui proses rembug warga, disusun dan dituangkan dalam Perdes. Berapa biaya pemasangan SR termasuk iuran biaya per m3 nya itu nanti ditentukan,” ujarnya.
Pihak dinas sendiri katanya, hanya membantu merangsang masyarakat pada program Pamsimas itu, anggarannya terbatas, maka diharapkan adanya bentuk partisipasi masyarakat baik dalam bentuk (Incash maupun Inkind),
“jadi pembiayaan tidak sepenuhnya dari APBN. Adapun untuk besaran tarif iuran, itu diserahkan hasil rembug warga. Asal besarannya tidak melebihi standar harga PDAM dan ditentukan dalam Perdesnya,” pungkasnya. Ndhie
