Maraknya Dugaan Praktek ‘Politik Uang’, KOMPAS Segera Buka Posko Pengaduan

 1,518 total views

Ilustrasi | Net

Kota, Wartatasik.com – Sekelompok orang yang mengatasnamakan dari Koalisi Masyarakat Pemilih Cerdas (KOMPAS) berencana mendirikan posko pengaduan masyarakat terkait dugaan maraknya amplopmisasi (money politics-red) di pileg kemarin.

Posko pengaduaan akan didirikan pekan ini, bertempat di area Taman Kota. Selain pos pengaduan, KOMPAS juga akan membuat spanduk dan karangan bunga bernada sindiran untuk Bawaslu.

Koordinator KOMPAS, Asep Rizal Asyarie, mengatakan, apa yang dilakukannya sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kinerja Bawaslu yang terkesan tutup mata atas isu yang beredar luas di masyarakat.

“Soal caleg bagi-bagi amplop, rasanya sudah menjadi buah bibir di masyarakat beberapa hari ini. Mirisnya lagi, jika kita perhatikan, itu terjadi dari masa ke masa. Pertanyaan kami sederhana, kemana Bawaslu?,” ujarnya.

Koordinator KOMPAS, Asep Rizal Asyarie | dokpri

Bukankah tugas utama mereka, tambah Asep, adalah melakukan pengawasan dan penindakan? Jika Bawaslu sungkan untuk bergerak, biar pihaknya yang melangkah membongkar kebobrokan para oknum politisi busuk ini.

Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan ragu untuk mengadu sebab, pelapor akan mendapat perlindungan dan pendampingan hukum sampai ke tahap persidangan.

“Bagi siapa saja yang merasa mengetahui langsung ada caleg baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota/Kabupaten, jangan takut untuk melaporkan ke kami. Jika memiliki alat buktinya, bawa. Kalau tidak ada, cukup testimoni saja,” jelas Asep.

Selanjutnya Asep Rizal menyitir akan bagaimana kualitas anggota dewan nantinya jika diisi oleh orang-orang hasil membeli suara masyarakat, bukan hasil beradu kapabilitas antar caleg.

“Pertama, masyarakat jelas akan ditinggalkan karena yang dipikirkan si anggota dewan adalah bagaimana mengembalikan modal. Kedua, jangan harap ada produk regulasi yang inovatif/aspiratif, pengawasan yang maksimal dan pengalokasian anggaran yang pro rakyat. Tugas pokok dan fungsi DPRD saja belum tentu mereka paham, apalagi yang lain-lain,” tandas Asep.

Related posts