Kota, Wartatasik.com – Kembali bahas penyaluran BPNT yang dibayar tunai, Forum Transportasi Massal (Fortal) bersama Jaringan Aspirasi Warga Sukapura (Jawara) melakukan audensi lanjutan bersama DPRD Kota Tasikmalaya.
Ini merupakan agenda kedua yang mengundang Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Kepala Dinas Sosial, dan PT Pos, Senin (07/03/2022).
Karena yang diundang belum juga datang, audiensi sempat di skors hingga 15 menit oleh pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD kota Tasikmalaya H Muslim, namun sampai waktu berakhir tetap orang yang berkompeten tersebut tidak datang.
“Jawara dan Fortal kecewa, padahal ini berkaitan dengan masyarakat Kota Tasikmalaya, kami ingin dari pertemuan ini ada solusi dan keputusan yang disepakati bersama. Sehingga penyakuran bantuan ini bisa berjalan dengan tertib sesuai regulasi yang adaz,” harap Nanang.
“Dengan data yang ada, kami akan menyerahkan laporan pengaduan baik Polresta maupun ke Pidsus Kejaksaan, ada indikasi pungutan Bansos melanggar ketentuan,” tegas Nanang.
“Kemensos sudah tegas jangan ada pemotongan, dan ini bukan soal nilainya, tetapi tindakan yang sudah melanggar ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Ditempat sama Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam menyampaikan terimakasih kepada Jawara dan Fortal yang Konsen terhadap carut marutnya BPNT.
“Kami dari Komisi IV sangat menyayangkan Ketidakhadiran Sekda, meski kami berhusnudon beliau dengan kesibukannya, namun moment ini waktu tepat untuk mencari solusi di pembagian BPNT,” ujarnya.
Selain itu, politisi PKS ini mengapresiasi usul saran kalau pembagian BPNT harus diterima langsung oleh KPM dengan cara disampaikan door to door ke rumah KPM.
“Dari sisi Peraturan Mensos, Dirjen PFM tidak akan terjadi kerumunan, uang diterima langsung oleh KPM, tinggal PT Pos merekrut anak muda menyampaikan langsung bantuan ke tiap rumah, dan ini akan meminimalisir masalah BPNT,” tandasnya. Asron
