Kota, Wartatasik.com – Pada Kamis, (2/4/2025) Banjir yang kembali melanda Kota Tasikmalaya tidak bisa lagi disederhanakan sebagai dampak semata dari tingginya curah hujan.
Penjelasan seperti itu justru menyesatkan dan menutupi akar persoalan yang sesungguhnya kegagalan tata kelola infrastruktur dan lemahnya keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem drainase kota tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Saluran air yang sempit, tersumbat, dan tidak terawat menjadi bukti nyata bahwa perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur belum menjadi prioritas serius.
Air hujan yang seharusnya terdistribusi dengan baik justru meluap dan berubah menjadi bencana rutin yang merugikan masyarakat.
Di sisi lain, menjamurnya bangunan liar di bantaran sungai memperparah situasi. Kawasan yang seharusnya menjadi ruang resapan dan aliran air justru dipadati bangunan tanpa kendali.
Ini bukan sekadar persoalan masyarakat, melainkan cerminan dari ketidaktegasan pemerintah dalam melakukan penertiban. Ketika pelanggaran dibiarkan, maka bencana adalah konsekuensi yang tak terelakkan.
Diungkapkan, Riswara Nugroho selaku Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya, bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya seharusnya tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga bertanggungjawab dalam mencegahnya.
“Dibutuhkan keberanian politik untuk menata ulang kawasan rawan, menertibkan bangunan liar, serta membenahi sistem drainase secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegasnya.
Lanjutnya, banjir ini adalah alarm keras bahwa kota sedang tidak baik-baik saja dalam hal tata ruang dan infrastruktur. Jika terus diabaikan, maka banjir bukan lagi peristiwa musiman, melainkan kegagalan sistemik yang akan terus berulang.
“Sudah saatnya pemerintah berhenti mencari alasan, dan mulai mengambil langkah tegas demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kota Tasikmalaya,” tutupnya. Red.
