Tasikmalaya, Wartatasik.com — Aktivis muda Tasikmalaya, Teni Ramdhani, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar Program Satu Desa Satu Sarjana (SADESSA) tidak salah arah sejak tahap awal pelaksanaannya.
Meski baru diresmikan, menurut Teni, program strategis tersebut tidak boleh berjalan tanpa desain kebijakan yang matang dan berbasis realitas sosial masyarakat.
“SADESSA ini baru diluncurkan, tapi jangan sampai sejak awal sudah salah desain. Kalau salah desain, dampaknya panjang, dan yang dirugikan adalah anak-anak desa,” tegas Teni, Jumat (6/2/2026).
Ia menyoroti kecenderungan pemerintah yang lebih menonjolkan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri (PTN), sementara realitas di lapangan menunjukkan mayoritas warga Kabupaten Tasikmalaya justru menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta (PTS).
“Jangan menutup mata. Hari ini, sebagian besar warga kita kuliah di PTS. Kalau SADESSA hanya diarahkan ke PTN, maka program ini berpotensi jadi elitis dan tidak menyentuh mayoritas rakyat,” ujarnya.
Teni menilai, pendekatan semacam itu berisiko besar membuat SADESSA hanya menjadi program simbolik tanpa dampak luas.
Lebih jauh, ia mengingatkan adanya potensi pemborosan anggaran jika kebijakan ini tidak segera dikoreksi.
“Kuota PTN terbatas. Kalau penerimanya sedikit, sementara anggarannya besar, maka wajar publik khawatir dana tidak terserap optimal. Ini bisa berujung pada pemborosan uang rakyat,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan lemahnya perencanaan jika tidak segera diperbaiki.
“Jangan sampai SADESSA hanya bagus di spanduk dan seremoni, tapi lemah dalam implementasi. Program publik harus dibangun dari data, bukan dari asumsi,” tegasnya.
Ia juga mengkritik belum maksimalnya pelibatan perguruan tinggi swasta lokal yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan masyarakat menengah ke bawah.
“PTS di Tasikmalaya sudah puluhan tahun mendidik anak-anak desa. Kalau mereka tidak dilibatkan, ini bukan hanya keliru, tapi bentuk pengabaian terhadap potensi lokal,” tambahnya.
Teni mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan koreksi kebijakan sebelum program berjalan lebih jauh.
“Masih ada waktu untuk membenahi. Libatkan PTS, buka akses seluas-luasnya, perbaiki sistem seleksi, dan pastikan anggaran benar-benar kembali ke rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan, SADESSA harus menjadi instrumen pemerataan, bukan sekadar alat pencitraan.
“Kalau SADESSA hanya dijadikan proyek politik lima tahunan, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan desa. Ini tidak boleh terjadi,” pungkasnya. Red.
