Tag: #buruh

Terjadi PHK Massal PT EDP, Pekerja Datangi Disnaker Kota Tasik: Kami Tuntut Pesangon

administrator

Kota, Wartatasik.com – Adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal oleh PT EDP yang bergerak di bidang outsourcing Satpam, Soliditas Buruh Tasikmalaya (SBT) mendatangi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya. Hal tersebut dikatakan Ketua SBT, Erwin kepada wartawan usai menyampaikan laporannya kepada Disnaker Kota Tasikmalaya, Senin (09/11/2020) Ia menegaskan bahwa kontrak kerja yang dibuat oleh PT EDP tersebut bertentangan dengan aturan yang ada. katanya lagi, pekerja sampai tanggal 5 november 2020 ada PHK massal sebagaimana dalam surat PT tersebut, pekerja ini sudah habis sampai tanggal 25 Juni 2020. “Namun sampai 5 November…

Unjukrasa Tolak RUU Cipta Kerja di Kota Tasik Ricuh

administrator

Unjukrasa dari PMII dan sejumlah ormas ke gedung DPRD berakhir ricuh | Suslia Kota, Wartatasik.com – Sejumlah organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat melakukan aksi penolakan RUU Cipta Kerja atau Omnibuslaw dengan mendatangi DPRD Kota Tasikmalaya berakhir ricuh. Massa yang merangsek ke gedung DPRD Kota Tasik itu berhasil memasuki gedung anggota dewan tersebut dengan menjebol pintu gerbang. Berdasarkan pantauan banyak fasilitas dirusak yang diamuk massa terdiri dari PMII dan organisasi masyarakat lainnya yang bergabung dalam aksi penolakan disahkannya RUU Cipta Kerja itu. Fasilitas tersebut diantaranya pintu gerbang, kaca kaca pos security,…

Tolak Lupa, Karyawan Panjunan Kembali Audiens Tuntut Hak di DPRD Kota Tasik

editor

Kota, Wartatasik.com – Menolak lupa, karyawan panjunan untuk kesekian kalinya mengadakan aksi dan audensi ke kantor DPRD Kota Tasikmalaya. Kedatangannya itu untuk terkait hal sama yaitu tuntutan hak para pekerja yang sampai saat ini belum terealisasi bahkan belum menemui titik terang pemecahan masalah. Lantaran itu kali ini sekitar lima puluh peserta aksi yang dinahkodai Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tasikmalaya kembali menyuarakan tuntutan. Menurut salah satu aksi dan karyawan panjunan Arismanto menyebut pihak perusahaan pernah berjanji akan memenuhi apa yang menjadi segala tuntutan karyawannya. “Ya, perusahaan pernah berjanji penuhi tuntutan…

Dukung LTSA PMI di Kota Tasik, BPKAD Minta Disnaker Usulkan Permohonan Aset Segera

editor

Kota, Wartatasik.com – LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) yang diusung Dinas Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya kini terus diupayakan agar segera terbentuk. Untuk itu, menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya, crew wartatasik.com mengadakan konfirmasi ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kota Tasikmalaya dan ditemui Kepala Bidang Aset Dadang Surachman S.Pd M.Ak, Rabu (08/05/2019). Menurut Dadang, pihaknya hingga saat ini belum menerima surat permohonan penempatan suatu aset dari Disnaker. Sehingga pihaknya tidak bisa merekomendasikan, “Jadi belum bisa mengeluarkan titik mana saja (lokasi kantor LTSA, red) yang akan dipakai,” ujarnya. Klik berita terkait >>> LTSA PMI Segera…

LPLHI Sesalkan PT Panjunan Enggan Bayar Tuntutan Hak-hak Karyawan

editor

Kota, Wartatasik.com – Pertemuan kedua belah pihak antara karyawan dengan PT. Panjunan tak temukan titik terang. Pasalnya pihak perusahaan tak mau bayarkan tuntutan uang cuti tahun tahun sebelumnya. Menurut Ketua DPD LPLHI (Lembaga Perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia) Kota Tasikmalaya Asep Devo mengatakan, tuntutan pihak buruh ingin dibayar hari cuti dan BPJS Kesehatan. Apalagi terangnya, masa kerja buruh ada yang sampai 11 sd 20 tahun, “Ini sudah termasuk kejahatan pada manusia. Karena buruh itu sendiri punya keluarga, punya anak,” katanya kepada Wartatasik.com. Klik berita terkait >>> Tidak Hanya Dituntut Hak oleh…

HMI Tasik Prihatin Masa Depan Kaum Buruh

editor

Kota, Wartatasik.com – Kepala Bidang Humas Himpunan Mahasiswa Islam Cab. Tasikmalaya Fariz merasa prihatin akan masa depan buruh dalam memenuhi hak-haknya yang tidak terpenuhi. “Ya, semenjak lahirnya peraturan pemerintah No. 78 th 2015 banyak pasal-pasal didalamnya yang dinilai menyengsarakan buruh,” ucap Fariz saat ditemui wartatasik.com, Kamis (02/05/2019). Ia juga mengatakan, upah minimum kota (UMK) bukan ditentukan dari kebutuhan hidup layak, tapi berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang kenaikannya kurang lebih 10%, “Itu tak jadi patokan, sebab kebutuhan para pekerja itu dinamis,” ujarnya. Klik berita terkait >>> Advokasi Tenaga Kerja, FSPSIP dan…

Advokasi Tenaga Kerja, FSPSIP dan HMI Sambangi DPRD Kota Tasik

editor

Kota, Wartatasik.com – Tenaga kerja kontrak banyak disalahgunakan perusahaan sehingga saat Pemutusan Hak Kerja (PHK) tak mendapat pesangon. Mirisnya, jaminan hari tua pun tidak ada, karena tidak didaftarkan di BPJS Tenaga Kerja. Hal itu diucapkan Ketua Federasi Serikat Pekerja Solidaritas Indonesia Perjuangan (FSPSIP) Rino Lesmana. Dikatakan Rino, upaya aspirasi sudah disampaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada Dewan Komisi IV dan III dengan pernyataan lima poin sikap. Namun yang paling ditekankan adalah satu fungsi pembinaan pengawasaan dan pembinaan yang ada di Dinas Tenaga Kerja serta UPTD Balai Kepengawasan Ketenagakerjaan. “Mudah-mudahan…

Tidak hanya Dituntut Hak oleh Karyawan, PT Panjunan Diperkarakan LPLHI Terkait Izin Lingkungan?

editor

Kota, Wartatasik.com – Buntut tuntutan hak karyawan PT. Panjunan malah menyeret ke persoalan baru, pasalnya Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI). Dalam pertemuannya bersama jajaran DPRD Kota Tasikmalaya mempertanyakan dokumen lingkungan hidup milik PT Panjunan terkait dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan dokumen, pemantauan lingkungan hidup UPL UKL serta laporan semester lingkungan hidup yang wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah. Menurut Ketua Umum LPLHI Mugni Anwari menuturkan, PT. Panjunan telah melanggar beberapa aturan yang tertuang dalam UUD No 32 tahun 2009 tentang UPPLH, dan PP No. 27 thn 2012 tentang ijin lingkungan,…

PT Panjunan Kembali di Demo oleh Karyawannya

editor

Kota, Wartatasik.com – Sebanyak 100 orang karyawan kembali demo ke PT Panjunan dan DPRD kota Tasikmalaya guna audiens dengan stakeholder yang kompeten. Salah satu pendemo Dedi Bram mengatakan, klarifikasi dari perusahaan untuk menyatakan kesanggupan perusahaan atas tuntutan akan dijawab nanti Kamis tanggal 2 Mei 2019 yang sudah disaksikan pihak kepolisian dan dewan. “Hari sekarang dan besok tidak ada aktivitas Di PT Panjunan, sampai tuntutannya itu dipenuhi,” tegasnya kepada wartatasik.com, Senin 29 April 2019 kemarin. Klik berita terkait >>> Tadi Pagi, Puluhan Karyawan PT. Panjunan Adukan Nasibnya ke DPRD Kota Tasik Ditambahkan…

Tadi Pagi, Puluhan Karyawan PT. Panjunan Adukan Nasibnya ke DPRD Kota Tasik

editor

Kota, Wartatasik.com – Sebagaimana telah dilansir sebelumnya bahwa sejumlah karyawan PT. Panjunan yang tergabung dalam Soliditas Buruh Tasikmalaya (SBT). Tadi pagi mengadukan nasibnya dengan melakukan aksi ke DPRD Kota Tasikmalaya dengan berjalan kaki datang sekitar pukul 09:00 WIB. Sebelumnya mereka menyampaikan tuntutannya di depan PT. Panjungan yang beralamat Jl. Ir.H. Juanda Kota Tasikmalaya, Jum’at (26/04/2019). Sesampainya di gedung DPRD, massa diterima oleh Komisi IV yakni oleh anggota komisi Hj. Yoke didampingi Ustad Heri dan Kadisnaker Kota Tasikmalaya Rachmat Mahmuda, bertempat di ruang loby gedung utama. Para karyawan itu menyampaikan kesejahteraannya yang…