HMI Jawa Barat Kritisi Sejumlah Pasal dalam Pembahasan KUHP: Hambat Kebebasan dan Mengekang Demokrasi

 512,979 total views

 512,979 total views Bandung, Wartatasik.com – Pembahasan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh DPR dan Pemerintah menuai kritik tajam dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Jawa Barat. Pasal-pasal yang dirancang dinilai menghambat kebebasan masyarakat dan mengekang demokrasi. Ketua Bidang Politik dan Demokrasi HMI Badko Jawa Barat, Muhammad Ramdan Maulana mendorong agar pemerintah dan DPR menghapus pasal kontroversial dari pembahasan. “Jika isi RKUHP itu masih sama dengan rancangan sebelumnya yang penuh kontroversi. Banyak pasal karet yang multi tafsir kemudian banyak merugikan masyarakat, tentu HMI Badko Jawa Barat siap melakukan aksi penolakan,”…

Read More

Deklarasi Poros Gagasan KNPI, Tolak Keras Politik Transaksional dan Pragmatisme Jelang Musda

 73,235 total views

 73,235 total views Kota, Wartatasik.com – Gabungan berbagai OKP diantaranya KAMMI, HIMA Persis, DPK KNPI Bungursari, Gema Keadilan, HMI, HIMA PUI dan IMM deklarasi poros gagasan KNPI Kota Tasikmalaya di salah satu tempat pada Selasa (15/07) lalu. Koordinator Poros Gagasan KNPI Agung Munandar, S.Pd mengatakan, para inisiator poros gagasan KNPI ini akan bermain dalam level high politic (politik tingkat tinggi). Selain itu terang Agung, mereka akan terus berkomunikasi dengan seluruh OKP di Kota Tasikmalaya untuk menawarkan politik gagasan dan politik nilai. “Kami menolak keras politik transaksional dan pragmatisme menjelang Musda KNPI…

Read More

Lima Organisasi Mahasiswa Gelar Sidang Rakyat di Gedung DPRD

 32,260 total views

 32,260 total views Kota, Wartatasik.com – Seruan aksi dari kalangan intelektual muda mahasiswa terus berlanjut, sehari sebelumnya penolakan RUU Omnibus Law yang tergabung dalam aliansi BEM Tasikmalaya, mengalami chaos dengan aparat kepolisian di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Hari ini, gabungan kalangan intelektual kembali mendatangi gedung DPRD Kota Tasikmalaya untuk menggelar aksi yang melibatkan lima organisasi kemahasiswaan diantaranya HMI, KAMMI, PMI, IMM dan Hima Persis. Para peserta aksi menggelar orasi di halaman gedung DPRD secara bergiliran dan dilanjutkan menggelar sidang rakyat di ruang paripurna yang diterima langsung oleh wakil ketua Agus…

Read More

Kado Akhir Tahun, HMI Berikan Rapot Bagi Pemkot Tasik

 6,929 total views

 6,929 total views Kota, Wartatasik.com – Dipenghujung tahun ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Tasikmalaya berikan rapot penilaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya selama tahun 2019. Buku rapot penilaian tersebut diterima langsung Wakil Wali Kota (Wawali) Tasikmalaya H. M. Yusuf didampingi Sekda H. Ivan Dicksan di Bale Kota Tasikmalaya, Senin (30/12/2019). Wawali mengapresiasi pemberian buku rapot tersebut, sebab keberadaan HMI adalah bagian dari dinamika, dan rapot tersebut merupakan koreksi masukan untuk Pemkot Tasikmalaya. Namun terang Wawali, isi rapot tersebut belum tentu sama, jika mengandung unsur data, pihaknya Insyaalloh kedepan akan memangil…

Read More

Urgensi Revisi UU KPK, Investasi atau kuatnya Oligarki?

 5,187 total views

 5,187 total views Referensi, Wartatasik.com – Urgensi dari di sahkan nya UU KPK masih menjadi pertanyaan besar, banyak alasan yang di lontarkan pemerintah dengan alasan tindakan yang dilakukan KPK dapat menghambat alur investasi, kita memahami era ini pemerintah sedang melakukan pintu investasi sebesar-besarnya. Hal tersebut dinilai dengan beberapa kasus yang tersandung dengan bebreapa tokoh yang terlibat akakn mempengaruhi pada investasi itu sendiri. Menurut pendapat saya itu merupakan anggapan yang kurang relevan dan tak ada kaitannya karena melihat Indeks kemudahan berbisnis justru mengalami kenaikan yang signifikan apabila diruntut dari tahun 2016 angka kemudahan…

Read More

HMI Tasik Prihatin Masa Depan Kaum Buruh

 7,809 total views

 7,809 total views Kota, Wartatasik.com – Kepala Bidang Humas Himpunan Mahasiswa Islam Cab. Tasikmalaya Fariz merasa prihatin akan masa depan buruh dalam memenuhi hak-haknya yang tidak terpenuhi. “Ya, semenjak lahirnya peraturan pemerintah No. 78 th 2015 banyak pasal-pasal didalamnya yang dinilai menyengsarakan buruh,” ucap Fariz saat ditemui wartatasik.com, Kamis (02/05/2019). Ia juga mengatakan, upah minimum kota (UMK) bukan ditentukan dari kebutuhan hidup layak, tapi berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang kenaikannya kurang lebih 10%, “Itu tak jadi patokan, sebab kebutuhan para pekerja itu dinamis,” ujarnya. Klik berita terkait >>> Advokasi Tenaga Kerja,…

Read More