KPAD Apresiasi Pemkot Tasik Wujudkan Komitmen Kota Layak Anak

Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya Eki S. Baehaqi kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya sejak awal berkomitmen untuk terus mendorong mewujudkan kota layak anak | Blade

Kota, Wartatasik.comUsai menghadiri acara evaluasi menuju kota layak anak tahun 2019 di Aula Rapat Balekota Tasikmalaya. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya Eki S. Baehaqi kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya sejak awal berkomitmen untuk terus mendorong mewujudkan kota layak anak.

“Bahkan kita dorong semenjak tahun 2017, cuma sehubungan mungkin ada beberapa hal yang perlu kita tingkatakan, ada beberapa indikator terutama dalam pemenuhan data dan juga informasi dari beberapa stekholder yang belum terhimpun secara masif menyeluruh,” imbuhnya, Jumat (22/03/2019).

Sebetulnya lanjut Eki secara materi pihaknya sudah cukup, mungkin secara ada beberapa data yang tidak terimpor, “Mudah-mudahan di tahun 2019 ini semua stakeholder saling bekerja sama koperatif untuk mendukung mewujudkan Kota Tasik layak anak di tahun 2019,” tambahnya.

Klik berita terkait >>> Adakan Evaluasi, Nunung: Kota Tasik Wujudkan Komitmen Kota Layak Anak

Berbagai upaya memang sudah dilakukan, tuturnya, bahkan KPAD dalam hal ini selalu menjadi garda terdepan untuk mendorong mewujudkan Kota Tasik jadi kota layak anak, “Dari mulai angka kebijakan dari soal insfratuktur dan lain sebagainya, kami mendukung seratus persen,” tukasnya.

Disinggung kekerasaan terhadap anak itu tidak bisa diprediksi, Eki mengatakan terjadi peningkatan terutama kasus-kasus kekerasan terhadap anak, “Di tahun yang lalu khusus buat kpad menangani jumlah 42 kasus, itu variatif dari mulai kekerasan seksual kemudian hak asuh, penelantaran,” terangnya.

Ia akui memang lonjakannya cukup luar biasa, ini juga diimbangi respon dan intervensi yang terus menurus dilakukan koordinasi antar lingkungan anak menjadi tantangan KPAD itu sendiri.

Mengenai kendala, Eki mengatakan banyak faktor dimulai kapasitas kelembagaan masih perlu ditingkatkan kemudian sarana prasarana, termasuk dari aspek layanan SDM masih perlu ditingkatkan.

“Kemudian support dari pemerintah juga perlu terus menerus dibtingkatakan karena ternyata dinamika pelanggaran terhadap anak ini sangat cepat, dan ini juga perlu respon cepat dari kita oleh pemerintah juga unsur masyarakat lainnya,” tandasnya. Blade

Berita Terkait