Kabupaten, Wartatasik.com – Koalisi Masyarakat Sipil Tasikmalaya menyampaikan sikap tegas atas tidak adanya respons dan tindakan konkret dari Bupati Kabupaten Tasikmalaya terkait peristiwa pembakaran Saung Taraju Jumantara.
Peristiwa pembakaran tersebut merupakan tindakan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengancam rasa aman masyarakat serta merusak nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam kehidupan sosial.
Hingga saat ini, pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan kehadiran yang jelas maupun langkah nyata dalam merespons kejadian tersebut.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Tasikmalaya, Galih Rakasiwi, menilai bahwa sikap diam kepala daerah berpotensi memperburuk situasi dan menciptakan preseden negatif bagi penegakan hukum di daerah.
“Ketika peristiwa kekerasan terjadi dan tidak direspons secara tegas, publik akan mempertanyakan keberpihakan negara. Diamnya pemimpin daerah bukan hanya soal komunikasi, tetapi menyangkut tanggung jawab terhadap perlindungan warga,” tegas Galih, Jumat (10/4/2026).
Koalisi menilai bahwa kepala daerah memiliki kewajiban untuk hadir dalam setiap situasi krisis yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiadaan pernyataan resmi serta langkah konkret dari pemerintah daerah mencerminkan lemahnya komitmen dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Lebih jauh, lanjutnya, Koalisi menegaskan bahwa pembiaran terhadap peristiwa semacam ini berpotensi membuka ruang bagi terulangnya tindakan serupa di masa mendatang, sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Dalam konteks tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Tasikmalaya mendesak Bupati Kabupaten Tasikmalaya untuk segera menyampaikan sikap resmi dan terbuka kepada publik serta menunjukkan langkah nyata dalam menangani kasus pembakaran Saung Taraju Jumantara,” katanya.
Pemerintah daerah juga didorong untuk aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan proses penyelidikan berjalan secara transparan, akuntabel, dan tuntas, sekaligus memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Koalisi juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga kondusivitas sosial serta memperkuat nilai toleransi di tengah masyarakat, sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat,” terangnya.
Katanya, koalisi menegaskan bahwa negara tidak boleh absen dalam situasi yang menyangkut keselamatan dan rasa aman warga. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan yang nyata, cepat, dan terukur dari pemerintah daerah.
“Koalisi Masyarakat Sipil Tasikmalaya akan terus mengawal kasus ini hingga kejelasan dan keadilan benar-benar ditegakkan,” tandasnya. Red
